Ustaz Zaitun berharap persoalan ini mendapat perhatian bersama, bukan hanya dari Muslimah yang terdampak langsung, tetapi juga dari masyarakat luas dan pemerintah negara-negara Islam.
JAKARTA UMMATTV.COM – Ustaz Zaitun mengajak umat Islam menyampaikan protes secara damai dan berkelanjutan terhadap pelarangan jilbab di Azerbaijan. Ia juga mendorong pemerintah negara-negara Islam menempuh jalur diplomasi dengan membangun komunikasi, melakukan lobi, dan mengajak pemerintah Azerbaijan berdialog agar kebijakan tersebut ditinjau kembali.
Pesan itu disampaikan Ustaz Zaitun dalam press conference Forum Komunikasi Nasional (Forkomnas) Ormas Islam di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Hidayatullah, Sabtu (17/10/2026).
Menurutnya, persoalan pelarangan jilbab tidak hanya menyangkut mahasiswi atau guru yang mengenakan hijab, tetapi juga berkaitan dengan kebebasan umat Islam menjalankan ajaran agamanya. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat turut menyuarakan penolakan dengan cara santun dan damai.
“Kalau boleh, semuanya melakukan protes ini,” ujar yang juga Ketua MUI Bidang Ukhuwah MUI Pusat ini.
Ustaz Zaitun menilai pelarangan jilbab tidak sejalan dengan ajaran Islam yang mewajibkan Muslimah menutup aurat. Kebijakan tersebut, lanjutnya, juga perlu dikaji dari perspektif hak asasi manusia, termasuk prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia menekankan pentingnya melawan Islamofobia sekaligus menjaga kebebasan beragama. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib dan tidak melanggar hukum.
“Kita berharap mereka menyampaikan protes secara sopan dan damai, terus-menerus. Jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum,” tegasnya.
Selain aksi damai, ia meminta pemerintah negara-negara Islam mengambil peran lebih aktif melalui pendekatan diplomatik. Komunikasi dan dialog yang terukur dinilai dapat meningkatkan kesadaran pemerintah Azerbaijan terhadap aspirasi umat Islam serta mendorong penghormatan terhadap kebebasan beragama.
Ustaz Zaitun berharap persoalan ini mendapat perhatian bersama, bukan hanya dari Muslimah yang terdampak langsung, tetapi juga dari masyarakat luas dan pemerintah negara-negara Islam. Melalui protes damai dan diplomasi, hak umat Islam diharapkan dapat dihormati tanpa memicu konflik atau melanggar ketentuan hukum.