Prof H Dailami Firdaus Gelar Rakor Dan Pengawasan Atas Pelaksanaan UU No.7 Tahun 2017

UMMATTV, JAKARTA - Penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia tidak lama lagi akan segera digelar. Tanggal pelaksanaan pesta demokrasi (pemilu) sudah ditetapkan, yaitu Rabu, 14 Februari 2024. Penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang akan berbeda dengan pemilu sebelum-sebelumnya, dikarenakan pelaksanaannya akan dilakukan secara serentak.

Tentu hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, dimana banyak potensi permasalahan yang harus dimitigasi sejak dini agar dapat diminimalisir.

Menyadari akan pentingnya hal tersebut, Senator DKI Jakarta Dailami Firdaus menginisiasi Rapat Koordinasi sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan penyelenggara pemilu di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kegiatan yang diadakan di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Jum'at (21/10/22). Dailami Firdaus mengundang penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, KPU Provinsi DKI Jakarta, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. 

Selain itu, Dailami juga mengundang organisasi yang menjadi representasi dari masyarakat, seperti; Barnis, Kopijak, KAHMI UNJ, dan masyarakat umum dari berbagai latar belakang.

Dalam Rakor tersebut, Dailami menyampaikan mengenai pentingnya harmonisasi antar penyelenggara pemilu agar pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan baik. Dailami juga mengingatkan peran penting masyarakat utamanya dalam hal partisipasi pemilih.

"Pertama saya mengucapkan terimakasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian dalam kegiatan siang hari ini. Dalam kegiatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa perlu adanya harmonisasi antar penyelenggara pemilu agar pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik, selain itu saya juga ingin mengetahui sejauh mana implementasi atas pelaksanaan UU No.7 Tahun 2017 mengenai Pemilu dari para penyelenggara pemilu, disini sudah hadir Ketua KPU DKI Jakarta Bapak Sunardi, Anggota Bawaslu Divisi Penyelesaian Sengketa Bapak Mahyudin, hadir juga pada siang hari ini perwakilan dari beberapa organisasi yang menjadi representasi dari masyarakat. Saya ingin mengingatkan bahwa masyarakat ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pemilu, utamanya dalam hal pertisipasi pemilih." Tutur Dailami.

Selanjutnya, Dalam diskusi kegiatan tersebut Kepala Bakesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri juga menyampaikan bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah sangat siap berkontribusi dalam pemilu 2024 mendatang.

"Kalau saya boleh bilang ya, kami Provinsi DKI Jakarta kalau boleh dibandingkan dengan semua daerah yang ada di Indonesia, kami ini yang paling siap." Ucap Taufan.

Menurutnya hal tersebut dapat dilihat dari infrastruktur, kesiapan penyelenggara pemilu dan peran aktif masyarakat.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Sunardi.

"Secara teknis kami sudah sangat siap, tanggal pemilihan sudah ditetapkan jadi kami sudah sangat siap menyelenggarakan" ucap Sunardi.

Dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Mahyudin menyampaikan bahwa Bawaslu sedang menyusun strategi-strategi khusus mengingat pemilu mendatang merupakan pemilu serentak yang pertama. Pihaknya juga terus menjali komunikasi yang intensif dengan penyelenggara maupun peserta pemilu agar kecurangan dan konflik pemilu bisa diminimalisir.

Dalam sesi tanya jawab, Masus Subekti yang merupakan Sekretaris Umum KAHMI UNJ menanyakan mengenai masih adanya kemungkinan NIK bisa digunakan untuk memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda pada pemilu 2024 nanti. 

Menjawab pertanyaan tersebut, Sunardi menyampaikan bahwa KPU sedang mengembangkan sistem barcode pada kertas undangan pemilih, namun hal tersebut masih terkendala karena dibutuhkan dana yang cukup besar. 

Dalam penutup kegiatan tersebut, Dailami menyampaikan agar kegiatan-kegiatan diskusi dan sosialisasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara masif oleh penyelenggara pemilu sehingga partisipasi pemilih dan kecurangan dapat dihindari.

"Terakhir sebagai penutup saya ingin menyampaikan, agar kegiatan-kegiatan seperti siang hari ini bisa terus digalangkan baik oleh penyelenggara pemilu maupun masyarakat, sehingga pemilih nantinya bisa meningkat dan potensi kecurangan dapat dihindari." Tutup Dailami.[]