Indonesia–Jepang Perkuat Kerja Sama Karbon Hutan, Siapkan Pemulihan 12 Juta Hektare Lahan

ANTALYA UMMATTV.COM  – Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat memperkuat kerja sama karbon kehutanan melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM). Sinergi ini memprioritaskan pemulihan ekosistem berskala besar, dengan fokus utama memulihkan 12 juta hektare lahan terdegradasi menjadi proyek penyerapan karbon berintegritas tinggi.

Kesepakatan strategis ini dipertegas dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki, dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Hiroshi Ono, di sela-sela forum COP31 UNFCCC yang berlangsung di Paviliun Indonesia, Antalya, Türkiye, Senin (9/11/2026).

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyatakan bahwa kemitraan di bawah payung Pasal 6 Paris Agreement ini dirancang untuk memastikan proyek karbon kehutanan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi masyarakat di tingkat tapak.

Untuk merealisasikannya, Indonesia membawa empat komitmen utama dalam pengembangan karbon hutan:

• Pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi melalui proyek penyerapan karbon (Carbon Removal Project).
• Perlindungan 50 juta hektare hutan dari ancaman deforestasi dan degradasi melalui proyek penghindaran emisi (Carbon Avoidance Project).
• Pengembangan proyek karbon perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare.
• Pengembangan kawasan hutan adat seluas 1,4 juta hektare.

Selain daratan hutan, ekosistem gambut dan mangrove juga didorong untuk menjadi ciri khas utama dari portofolio proyek JCM Indonesia. Proyek di kedua ekosistem ini disiapkan untuk memberikan kontribusi spesifik bagi aksi iklim global.

Kerja sama ini secara langsung merespons peluang dari kebijakan Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS) Jepang yang mulai memasuki fase wajib pada 2026. 

Mengingat Jepang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton CO₂ hingga tahun 2030, Kementerian Kehutanan siap memasok kredit karbon pengimbang (offset) dari proyek-proyek berbasis alam Indonesia, di mana pemulihan 12 juta hektare lahan akan menjadi tulang punggung pasokan tersebut.

Rohmat menegaskan bahwa evaluasi keberhasilan proyek karbon tidak bisa hanya diukur dari angka tonase emisi yang ditekan. 

Setiap investasi iklim yang masuk harus terbukti mampu memulihkan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, dan secara langsung mendukung mata pencaharian serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sumber : kehutanan.go.id